Berita Media

Banten Raih Anugerah Parahita Kategori Utama Tahun 2020

Sitti Maani Nina

Pemerintah Provinsi Banten meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Tahun 2020. Piala dan Sertifikat penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, Kamis (23/9/2020).

Siti Maani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten mengatakan, penghargaan itu berdasarkan surat yang ditandatangani Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

“Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 secara daring dengan menampilkan Piala dan Penghargaan yang diterima (Foto atau testimoni dalam bentuk rekaman video) dalam side event AMMW (Asean Ministerial Meeting on women) ke 4,” kata Siti Nina Maani dalam rilis Biro Adpim Banten, Minggu (26/9/2021).

“Selain Provinsi Banten, seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten juga menerima Penghargaan APE  Tahun 2020,” tambahnya.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 diberikan terhadap sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), Provinsi, dan Kabupaten/Kota. APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Untuk APE 2020, verifikasi lapangan dilaksanakan dengan metode daring sejak 15 Maret hingga 7 April 2021 lalu. Sebelum proses verifikasi, setiap instansi telah melakukan pengisian formulir evaluasi implementasi PUG di wilayah atau lingkungannya melalui aplikasi.

PUG merupakan indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Verifikasi lapangan oleh tim verifikator independen pun dilakukan untuk melihat lebih dalam, lengkap, komprehensif, dan objektif atas data dan informasi terkait hasil pelaksanaan strategi PUG berdasarkan isian formulir tersebut.

APE bukan menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan strategi PUG. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui PUG.

Sebagai kelengkapan informasi, bahwa Pemprov Banten telah memiliki dasar hukum pengarusutamaan gender sejak tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender. (Rilis Biro Adpim Banten / Editor: Iman NR)

Source
Media Banten

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close